Wilayah Selatan Prioritaskan Air Bersih.
Tulungagung bekerja keras membangun bagian selatan wilayahnya untuk lepas dari penderitaan. Terutama dalam membuat sarana penyediaan air bersih. Seperti apa? Berikut laporan evaluasi Tim Peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Dadan S. Suharmawijaya.
===========
Sejak zaman penjajahan Belanda, wilayah bagian selatan Kabupaten Tulungagung terkenal sebagai daerah tandus yang sulit air bersih. Daerah yang meliputi tiga kecamatan, yaitu Kalidawir, Tanggunggunung, dan Pucanglaban, merupakan daerah paling merasakan penderitaan tersebut. Wilayah itu menjadi daerah terbelakang dibanding kecamatan lain di Tulungagung.
Namun, dalam lima tahun terakhir, ketersediaan air bersih telah membalik segalanya. Air bersih yang dulu menjadi barang mahal saat ini sudah tercukupi.
Bagi warga di sekitar wilayah tersebut, air telah menjadi penyelamat. Bukan sekadar sebagai sumber kehidupan, tapi sekaligus sebagai sumber penghidupan. Bagi mereka, air tidak hanya menyelamatkan nyawa, tapi juga memberikan kualitas hidup yang lebih layak.
Betapa tidak, ketersediaan air bersih saat ini tidak hanya mencukupi kebutuhan air minum dan kebutuhan pribadi keseharian. Lebih dari itu, air bersih telah turut membangkitkan roda perekonomian di wilayah tersebut.
Sebelumnya, air bersih menjadi barang langka yang mahal. Untuk memperoleh air bersih, warga harus berjalan kaki dengan pikulan sedikitnya sejauh lima kilometer. Atau, antre berebut kiriman air dari mobil tangki PDAM yang dijual Rp 15.000 per meter kubik.
Berbeda dari kondisi saat ini, dengan mudah dan murah masyarakat bisa mendapatkan air bersih. Dengan hanya membayar Rp 1.500 per meter kubik, warga bisa langsung mendapatkan air bersih dari keran di rumah masing-masing.
Keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung di bawah kepemimpinan Bupati Heru Tjahjono dengan program penyediaan air bersih menggunakan model pembangunan dana stimulan dan terpadu mulai 2002. Dana stimulan diberikan untuk memicu swadaya masyarakat. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan pipa, pompa, jaringan listrik, dan trafo.
Sementara itu, pembangunan Broncaptering, pembuatan bak penampung, dan pemasangan pipa dilaksanakan swakelola. Diharapkan, masyarakat merasa memiliki, sehingga mampu mengelola, memelihara, serta mengembangkan prasarana yang sudah terbangun.
Setelah berjalan, dana operasional justru berasal dari swadaya masyarakat yang menikmati ketersediaan program air bersih tersebut. Lewat pelembagaan, pemerintah sekaligus melakukan pemberdayaan masyarakat. Meski dalam program itu investasi awal dana stimulan memang berasal dari pemerintah, pengelolaannya diserahkan kepada Badan Pelaksana Himpunan Penduduk Pemakai Air (Bapel Hippam).
Air bersih tersebut dikelola secara swakelola oleh masyarakat, namun profesional. Pemkab Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum Prasarana Pengembangan Wilayah (PUPPW) hanya mendampingi.
Pelembagaan pengelola air itu dilakukan dengan kepengurusan masing-masing Hippam berdasar sumber air. Hal tersebut sekaligus menjadi pendidikan politik serta demokrasi yang baik bagi masyarakat. Setiap Bapel Hippam diawasi oleh Badan Musyawarah (Bamus) yang terdiri atas wakil masyarakat konsumen air bersih serta tokoh masyarakat, perangkat desa, serta BPD berdasar lokasi sumber air dan jaringan pelayanan. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 12 Hippam yang berjalan.
Melalui mekanisme yang demokratis lewat rapat tahunan Badan Musyawarah, ditentukan persetujuan tarif air, honor karyawan, serta pertanggungjawaban pengurus Hippam. Pengelolaan keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran, dipertanggungjawabkan dalam forum tersebut. Pos pengeluaran, antara lain, pembayaran rekening listrik, pengadaan dan perbaikan saluran pipa, pengadaan pompa baru, serta honor karyawan.
Dengan pengelolaan yang baik, beberapa Hippam bahkan mampu menghimpun dana kas hingga puluhan juta rupiah. Untuk mengoptimalkan dana tersebut, saat ini sedang digagas pembentukan koperasi Hippam. Koperasi itu nanti membantu perekonomian warga lewat berbagai produk jasanya, baik perdagangan maupun jasa keuangan mikro.
(Sumber:
www.ombudsman-asahan.org)
